SOAL CPNS TATA NEGARA
0
komentar
Contoh Soal CPNS Tata Negara
2. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah
a. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
b. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
c. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
d. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya
3. Paradigma baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan
a. Peningkatan peran sosial politik TNI
b. Pemantapan peran sosial politik TNI
c. Pengurangan peran sosial politik TNI
d. Pembalasan peran sosial politik TNI
4. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ….
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan
5. susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:
a. Kepala Daerah dan DPRD
b. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
c. Kepala Derah dan dinas-dinas
d. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
6. Dalam kehidupan bernegara,Pancasila berperan sebagai:
a. Dasar Negara
b. Dasar Kenegaraan
c. Dasar Beragama
d. Dasar Ketatanegaraan
7. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam:
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27
8. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan ;
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Presidensiel
d. Perlementer
9. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, adalah :
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. DepKumHam
10. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah:
a. UUD 1945
b. Pancasila
c. Mahkamah Agung
d. TAP MPR
SOAL TATA NEGARA
1. Propenas adalah singkatan dari :
a. Perancanaan Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pembangunan Nasional
d. Prosedur Pembangunan Nasional
a. Perancanaan Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pembangunan Nasional
d. Prosedur Pembangunan Nasional
2. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah
a. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
b. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
c. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
d. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya
3. Paradigma baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan
a. Peningkatan peran sosial politik TNI
b. Pemantapan peran sosial politik TNI
c. Pengurangan peran sosial politik TNI
d. Pembalasan peran sosial politik TNI
4. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ….
a. Pendidikan
b. Agama
c. Sosial
d. Pertahan
5. susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:
a. Kepala Daerah dan DPRD
b. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
c. Kepala Derah dan dinas-dinas
d. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
6. Dalam kehidupan bernegara,Pancasila berperan sebagai:
a. Dasar Negara
b. Dasar Kenegaraan
c. Dasar Beragama
d. Dasar Ketatanegaraan
7. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam:
a. Pasal 14
b. Pasal 25
c. Pasal 24
d. Pasal 27
8. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan ;
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Presidensiel
d. Perlementer
9. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, adalah :
a. Presiden
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. DepKumHam
10. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah:
a. UUD 1945
b. Pancasila
c. Mahkamah Agung
d. TAP MPR
